Viral 27 Anggota DPRD Tolak LPJ 2025 Bupati Bima, Dinilai Sinyal Kritis Tata Kelola Pemerintahan 03 Juli 2026.
Politik
04 Jul 2026 08:44
•
2 min read
•
54 views
•
By admin
Bima NTB Puncaknews86.my.id.
*Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, S.IP. Bima Viral Rapat Paripurna dewan perwakilan rakyat daerah Kabu...
Bima NTB Puncaknews86.my.id.
*Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, S.IP. Bima Viral Rapat Paripurna dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bima di pimpin oleh wakil ketua DPRD fraksi Partai PPP Muhammad Erwin S.Ip M.Ip, yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal (1/Juli/2026) kemarin.
*Menuai kritik di media sosial terkait pandangan secara umum di setiap Fraksi, tak luput terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, diduga berakhir dengan penolakan dari kurang lebih 27 anggota Dewan.
*Penolakan massal ini menjadi sorotan publik kepada ketua dewan Diah Citra Pravitasari, S.IP, karena jumlahnya signifikan dalam praktik ketatanegaraan.
*Penolakan LPJ oleh mayoritas, anggota DPRD. Kerap dimaknai sebagai evaluasi keras, terhadap pelaksanaan program dan anggaran eksekutif.
*Mengamati pemerintahan dinilai, penolakan LPJ dapat menjadi indikator dalam tiga aspek.
1. Komunikasi politik, penolakan mencerminkan belum solidnya konsolidasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
2. Akuntabilitas kinerja, secara administrasi publik, hal ini menjadi catatan terkait transparansi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.
3. Kepercayaan publik, Sikap 27 legislator dapat dibaca sebagai representasi kekritisan dewan terhadap dampak kebijakan bagi masyarakat.
*Walaupun sudah berupaya mengonfirmasi serta klarifikasi kepada Pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bima melalui kepala bagian hubungan masyarakat ( Humas ) lewat via WhatsApp pribadinya, terkait alasan substansi penolakan lalu apa langkah tindak lanjut eksekutif”.
*Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan atau keterangan resmi ketua dewan begitu juga Kabag Humas.
*Publik mendorong agar dinamika politik ini diselesaikan, melalui mekanisme konstitusional untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
*Kami membuka ruang hak jawab untuk Pemkab Bima dan Pimpinan DPRD, serta “Apa alasan substansi 27 anggota menolak LPJ
?”.(nsrpcnews86).
Related Articles
Recent Articles
•
Kawal Aksi Damai Oleh Aliansi Masyarakat Sape Peduli Terkait Laporan Dugaan Penghinaan Ulama.
•
Polres Dompu Ungkap Peredaran Sabu 20,46 Gram, Seorang Pria Diamankan Pada Jum'at 31 Juli 2036.
•
Polres Dompu Ungkap Peredaran Sabu 20,46 Gram, Seorang Pria Diamankan Pada Jum'at 31 Juli 2036.
•
*Kegiatan Pembangunan Penimgkatan Jalan Ekonomi Melalui Swadaya Murni Warga Masyarakat. Pada Selasa 29 Juli 2026.*
•
*Bupati Dompu Support Peserta Paskibraka NTB Laksanakan Tugas Dengan Penuh Tanggung Jawab*
•
Kades Desa Lanci Jaya Melakukan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Jalan Ekonomi Melalui Swadaya Warga Masyarakat. Pada Selasa 29 Juli 2026.
•
**Bupati Dompu Bambang Firdaus S.E Terima Kunjungan Tim Wasev TMMD ke 129**
•
POLRES DOMPU TRANSPARAN DALAM MENANGANI KASUS DUGAAN PENCABULAN ANAK YANG BERUJUNG PENGANIAYAAN DAN PENGERUSAAKAN DI MANGGELEWA Minggu 27 Juli 2026.
•
Satresnarkoba Polres Dompu Kembali Ungkap Kasus Peredaran Sabu di Manggelewa, Seorang Pemuda Diamankan
•
Rehabilitasi SMPN 4 Satap Pekat Senilai Rp.1,1Miliar Tuai Sorotan, Keterbukaan Informasi Dipertanyakan Jum,at, 24 Juli 2026.
Popular Articles
•
Arus Kendaraan di Sejumlah Jalur Utama Terpantau Padat Sejak Pagi
•
Koalisi Partai Mulai Intensif Bahas Agenda Prioritas Nasional
•
Warga Masyarakat Desa Tekasire Blokir Jalan
•
Momen Kebersamaan Artis Ini Ramai Dibahas Penggemar di Media Sosial
•
Pelaku UMKM Mulai Ekspansi Penjualan Lewat Kanal Digital